Surat Untuk Presiden Bag V

Surat : Surat Untuk Presiden Bag V

Kepada Yth,

Tuan Presiden Indonesia

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr, wb.

Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 : “ Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan”. Pelaksanaannya didasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.

Kemudian di Pancasila Sila ke 4 "
 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Makna sila ini adalah:

1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan budaya rembug atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
4. Berembug atau bermusyawarah sampai mencapai konsensus atau kata mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan.

Adapun isi dari Surat ini adalah

Disadari atau Tidak Bahwa demokrasi yang kita miliki Bukan demokrasi secara Islam, Melainkan Demokrasi yang di Adopsi dari Kaum Penindas ajaran Bangsa Yahudi, Sehingga Demokrasi yang dimiliki negara ini tidak menjadi lebih baik, bahkan Cenderung Berkelompok dan terkotak kotak sehingga banyak permusuhan dan mementingkan kepentingan Golongannya masing masing yg kita sebut PARTAI.  Nah apa Hasilnya dari Adanya banyak Partai Tersebut apakah lebih baik atau sebaliknya, harusnya dari tahun ketahun itu mersakan kemajuan yang signifikan bukan hanya Pembangunan saja tetapi Moralitas, Seni dan Budaya Negara ini juga Harus diperhatikan.

Idenya :

Seandainya Tuan bisa berbuat adil, maka Kaji Kembali Dasar Tersebut Diatas apakah dengan Banyaknya Partai, Banyaknya Pilkades, Pilkada, Pilgub, Pilpres dan PilKB akan Merubah Nasib Negara ini. Disadari atau tidak berapa uang Negara ini harus keluar untuk mensukseskan Pemilu tersebut berapa Rp. juga untuk meraih suara dukungan, yang pada akhirnya setelah sukses fikirannya berapa Rp. yang harus di Hasilkan dari Jabatan tersebut. Sehingga Korupsi dimana-mana. Nah KORUPSI jadi budaya dan Hukumnya juga sangat Ringan. Kalau saja uang untuk Pemilu ini di pergunakan untuk pembangunan, pemngentasan kemiskinan dan pendidikan. maka akan mencukupinya. Kemudian Berilah Hukuman yang seberat beratnya kepada mereka yang Korupsi (Maling) dengan hukuman Laknatulloh (sumpah) atau Hukuman Mati supaya mereka jera akan perbuatannya. 

Caranya Tuan Presiden Lebih Mengerti, yang kita maksud adalah Sila Pancasila yang Ke-4 di amandemen menjadi  "Demokrasi yang dihasilkan dari Musyawarah  Mufakat untuk kepentingan masyarakat dan Negara"
Kemudian Amandemen pula UUD “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
menjadi " Musyawarah Mufakat dilaksanakan untuk kepentingan Rayat dan dilaksanakan sesuai UUD"

cara diatas mungkin akan mengurangi beban beban negara ini menjadi lebih baik dan menjadi lebih terkontrol akan penyelewengan penyelewengan demokrasi.

Contoh nyata :

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji-Mu dan mensucikan-Mu?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (Al-Baqarah 30)

Hal ini dilakukan Alloh SWT Aja wa Jalla, untuk melaksanakan Musyawarah sebagai Budaya Islam Sejak Penciptaan Makhluknya. 

Setuju dan protes pasti ada sehingga perdebatanpun terjadi dan pada akhirnya Alloh SWT memutuskan bahwa diciptakanlah ADAM* nah itulah Musyawarah Mufakat, terjadi untuk kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau Golongan.

* Adam adalah Hasil Mufakat antara Alloh SWT dan Malaikat beserta Iblis.

Majlis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kita tidak berfungsi maksimal, karena ditunggangi banyak kepentingan PARTAI POLITIK seperti RESES, DINAS dll

Sehingga banyak menyerap Anggaran dana untuk hal-hal yang kurang berguna.

Apalagi dengan banyaknya Dewan Dewan, Bikin Ribet Saja Tugas dan Fungsinya selalu disalah gunakan.

Untuk Merubah ini, Perlu Perubahan Total dari UU yang Kita miliki.

DPR Diganti dengan Utusan (konsul) dari Berbagai Elemen di masyarakat yg dengan ikhlas tanpa Honorpun mau menjadi wakil kaumnya seperti dari 

• Kaum Para Pendidik (Ulama, Pendeta, Guru dll), 
• Kaum Petani (Petani Padi, Sayuran, Sawit dll)
• Kaum Pedagang (PKL, Kios, Bahan Bangunan dll)
• Kaum Pengusaha ( PT, CV, PD dll)
• Kaum Jasa (Sopir, Tkng Becak, Ojek dll)
• Kaum Pekerja/Buruh (Buruh Tani, Buruh PT, dll)
• Kaum Pemuda/pemudi (Mahasiswa, Mahasiswi, Pelajar, Pemuda Desa dll)
• Kaum Profesional (Prof, Dr, Bidan, Paraji dll)

Merekalah yang ahli pada bidangnya masing masing bukan birokrat birokrat yang hanya tahu job tetapi tidak sampai sasaran. mulailah dari Tingkat Bawah sampai tingkat Atas menggantikan Majlis Permusyawaratan Rakyat.Pada Masing Masing Daerahnya dimulai dari Tingkat Desa-sampai ke Atas.

Biaya Pemilu 2014  Rp.  115,3 T
Sumber : http://www.tempo.co/read/news/2014/03/23/092564633/INDEFi-Pemilu-Alirkan-Dana-Rp-100-Triliun
Kalau kita analisa uang Rp. 115,3 T dibelikan Tahu dan tempe setiap hari selama 5 tahun untuk seluruh rakyat miskin Jumlah penduduk 2014        :  237.641.326 Orang
Sumber : http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=area&info1=6
Jumlah Penduduk Miskin 2014 : 28.28 Juta Orang (12%)
Sumber : http://www.harianterbit.com/read/2014/07/01/4536/29/29/BPS-Klaim-Jumlah-Penduduk-Miskin-di-Indonesia-Menurun
maka 365 hari x 5 tahun = 1825 Hari x Rp. 2000 (harga Tahu/tempe per Bungkus isi 6 pcs) x 28.28 jt  manusia = Rp. 103,22 T , Rakyatnya sehat dan cerdas pertanian meningkat dan Bebas dari Kelaparan.
masih ada saldo = Rp. 12 T. 

Merekalah Wakil Rakyat yang Siap Membangun Negara ini tanpa pamrih, pemerintah hanya menjadi fasilitator untuk mensukseskan semuanya. pada akhirnya semua PEMILU (Pemilihan Umum) tidak akan memakan anggaran yang besar dari negara untuk kembali kepada Masyarakat.

Presiden Mengangkat Gubernur atas Musyawarah dengan Wakil Rakyat

Gubernur Mengangkat WALIKOTA & BUPATI atas Musyawarah dengan Wakil Rakyat

BUPATI Mengangkat CAMAT atas Musyawarah dengan Wakil Rakyat

CAMAT Mengangkat KADES/LURAH atas Musyawarah dengan Wakil Rakyat

Maka amanlah Negara ini tanpa harus saling Sikut. Pemilihan Berdasarkan Musyawarah Mufakat akan Lebih baik.

Semoga Tuan presiden bisa memahaminya dan seluruh rakyat menunggu perintah Tuan.

Imam Ghozali mengisahkan tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz :

“ Sang Khalifah sedang duduk pada suatu malam untuk mempelajari laporan harian pemerintah dengan menggunakan sebuah cahaya lampu. Pada saat itu, seorang pegawai rumah tangganya memasuki kamar Khalifah Umar untuk berdiskusi beberapa masalah pribadi. Lalu Umar memerintahkan:

“ Matikan lampu tersebut ! Dan nyalakan lampu sendiri barulah kamu bicara! Karena minyak yang digunakan lampu ini berasal dari dana masyarakat dan apa yang berasal dari masyarakat tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.”

"Sayangilah Rakyat ini niscaya Rakyat akan menyayanginya" Hukum Alam (Aang Gunawan )"Jadi Berikanlah yang terbaik untuk negeri ini, niscaya negeri inipun akan menjadikan kita lebih baik" Hukum Alam (Aang Gunawan )
"Pemerintahan yang adil dan bijak sana akan selalu mengerti kemauan rakyatnya" Hukum Alam (Aang Gunawan )

"Rakyat  yang baik  dan Jujur akan selalu menuruti peraturan pemerintahnya" Hukum Alam (Aang Gunawan ) 

Demikian surat untuk Tuan Presiden, Semoga Tuan bisa membacanya dan memahami keadaannya. Terimakasih bagi semua pihak yang telah menyebarluaskan dan mensosialisasikan kata kata ini. semoga bermanfaat dan MAJULAH PANTANG MENYERAH..!!!

Wassalamu'alikum wr, wb.

Indonesia,

An. Bangsa Indonesia

Aang Gunawan

Selesai Baca Tolong di Share dan  Likenya ya..!!